Hasil pencarian dari " Peraturan Bupati "

Dokumen JDIH

Total ditemukan

Tahun Penetapan

2012

2
STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL ESELON III/B DAN ESELON IV/A PADA 23 (DUA PULUH TIGA) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

Status peraturan : Berlaku

Tahun Penetapan

2012

0
PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH

Status peraturan : Berlaku

Tahun Penetapan

2012

0
PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL PENILIK

Status peraturan : Berlaku

Tahun Penetapan

2012

0
PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL PAMONG BELAJAR

Status peraturan : Berlaku

Tahun Penetapan

2012

2
PENGELOLAAN PARKIR DI DALAM HALAMAN RUMAH SAKIT UMUM dr. H. KOESNADI KABUPATEN BONDOWOSO

Status peraturan : Berlaku

Tahun Penetapan

2012

2
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN BONDOWOSO

Status peraturan : Berlaku

Tahun Penetapan

2012

0
PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMBAGIAN GAJI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN PERCERAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO.

Status peraturan : Berlaku

Tahun Penetapan

2012

3
PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI BUPATI BONDOWOSO KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

Status peraturan : Berlaku

Tahun Penetapan

2012

5
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 26.A TAHUN 2009 TENTANG PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA.

Status peraturan : Mengubah

Tahun Penetapan

2012

0
UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

Status peraturan : Berlaku

Tahun Penetapan

2012

0
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOS TAHUN 2013

Status peraturan : Berlaku

Tahun Penetapan

2012

0
PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN, PENYULUH PERIKANAN DAN PENYULUH KEHUTANAN.

Status peraturan : Berlaku